Informasi

ASN di Asmat Harus Paham Hukum

ASN di Asmat Harus  Paham  Hukum

Peserta sosialisasi hukum dari Pemda Asmat sedang asyik mendengar sosialisasi yang disajikan A.Luga Herlianto, SH, M.Hum dari Kejaksaan Negeri Merauke

 

ASMAT -  Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memahami hukum supaya jauh dari hukuman dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah. Setiap orang bisa terangkap dalam penjara akibat dari tidak memahami aturan perundang-undangan dan mekanisme aturan pengelolaan keuangan daerah.

 

“Siapa yang mau masuk penjara angkat tangan. Tetapi saya sangat yakin kita semua tidak ada yang mau masuk penjara, akibat terpeleset dalam masalah pidana dan perdata. Maka saya mengajak kita semua memahami benar aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah,” kata penyaji tentang hukum dari Kejaksaan Negeri Merauke dalam sosialisasi MOU Kejaksaan Negeri Merauke dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat, A. Luga Harlianto, SH, M.Hum yang didampingi, Ny. Veronika Oktafia, SH dihadapan Bupati Asmat, Elisa Kambu, SH dan seluruh ASN di lingkungan Pemda Asmat, di Aula Widyata Mandala, Dinas Pendidikan, Selasa (7/2).

 

ASN adalah aparatur yang  bersih dan berwibawa. Makna bersih dan berwibawa itu tidak pernah tersangkut dalam masalah hukum. Karenanya aparartur mesti menjaga harkat dan martabatnya sebagai aparatur negara. “Saya mau sampaikan bahwa ada 10 daerah yang menjadi prioritas pengawasan KPK. 10 Daerah itu adalah Aceh, Sumatra Utara, Riau, Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, NTT, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat,”jelasnya.

 

Aparatur mesti mentaati pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih, bebas dari Korupsi dan Nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya aparatur harus memahami asas kepastian hukum, asa tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asa proporsionalitas, asa profesionalitas dan asas akuntabilitas. “Kita kalau bisa menjalankan asas tersebut pasti tidak akan pernah bersinggungan dengan masalah hukum,” jelasnya.

 

Kerugian negara menurut pasal 1 angka 22 UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara adalah kerugian negara atau daerah yaitu kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

 

Titik-titik rawan pengelolaan keuangan daerah di Pemerintahan daerah itu antara lain, pengadaan barang dan jasa; Proses perizinan dan pembuatan dokumen atau surat keterangan; Pengelolaan aset atau barang milik negara atau daerah; Pengelolaan penerimaan negara atau daerah atau pendapatan asli daerah (pajak, retribusi dan denda); Penggunaan APBD atau APBN (Perjalanan dinas dan honor). “Ini semua sangat rawan kalau tidak dikelola dengan kepastian aturan atau mekanisme perundangan-undangan,” katanya. (Sapa)

Copyright © 2019 - Pemerintah Kabupaten Asmat