Informasi

Kiat Atasi Kerawanan Kelola Keuangan Daerah

Kiat Atasi Kerawanan Kelola Keuangan Daerah

Peserta sosialisasi hukum dari Pemda Asmat sedang asyik mendengar sosialisasi yang disajikan A.Luga Herlianto, SH, M.Hum dari Kejaksaan Negeri Merauke

 

 

ASMAT - Delegasi Kejaksaan Negeri Merauke, A. Luga Harlianto, SH, M.Hum didampingi Veronika Oktafia, SH menegaskan, kita-kiat untuk mengatasi kerawanan dalam mengelola keuangan daerah, selain memahami hukum dan mentaati mekanisme aturan sesuai perundang-undangan. Juga pegawai harus mampu meminimalisir titik-titik rawan keuangan.

 

“Saya berharap apa yang dilakukan Pemda Asmat bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Merauke bisa membantu Pemda Asmat jauh dari masalah-masalah hukum akibat tidak memahami berbagai titik rawan dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya dalam sosialisasi pemulihan keuangan daerah selama dua hari di Aula Widyata Mandala, Dinas Pendidikan, Rabu (8/2).

 

Dia menyebutkan titik-titik rawan pengelolaan keuangan daerah bisa dimanimalisir  antara lain, pengadaan barang dan jasa secara elektronik (E-Procurement) dan kerja sama dengan Lembaga Keibjakan Pengadaan Barang atau jasa Pemerintah (LKPP); Membuat pelayanan administrasi perizinan atau administrasi pembuatan dokumen (KTP, Akte Kelahiran dan lain-lain) dengan sistem satu atap atau One Stop Service; Membuat standarisasi pelayanan (standart operating procedure atau SOP) dan sertifikasi pelayanan; Penandatangan Pakta Integritas dari pengguna anggaran; Melaksanakan keterbukaan informasi public; Melayani layanan pengaduan public baik secara elektronik (Website, sms dan media sosial: Facebook, Twitter, BBM) ataupun konvensional; Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk merubah pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) di jajaran birokrasi. Sehingga kesan aparat dimata masyarakat, lamban kerja, sering gunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, suka menerima suap atau korupsi dihilangkan. Dan terakhir itu membuat MoU atau partnership dengan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan. 

 

“Ini titik-titik rawan yang bisa diatasi ketika kita teledor dari aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Khan, kita semua tidak mau bersinggungan dengan pihak lain. Maka saya minta kepada kita semua menggunakan kesempatan ini dengan baik,” katanya.

 

Veronika Oktafia, SH mensosialisasikan masalah korupsi berjemaah. Dia menyebutkan korupsi berjemaah itu terjadi ketika pegawai memiliki niat yang sama untuk memanfaatkan anggaran negara atau daerah. Ia mencontohkan pengadaan barang dan jasa. Dalam kuantitas misalnya 10 dibuat menjadi sembilan atau delapan. Dibayarkan 100 persen 10 atau membayar lebih. “Inilah yang disebut korupsi berjemaah. Jangan dipikir barangnya khan ada kalau diperiksa. Itu sangat keliru dan sebaiknya jangan melakukan hal-hal seperti ini. Supaya kita aman sebaiknya menggunakan kiat-kiat yang dibahas sebelumnya,” katanya. (Sapa)

Copyright © 2019 - Pemerintah Kabupaten Asmat