Informasi

PPTK dan Bendahara Pemda Asmat Disaran Koordinasi Dengan Inspektorat

PPTK dan Bendahara Pemda Asmat Disaran  Koordinasi Dengan Inspektorat

Peserta Sosialisasi pemulihan Keuangan Daerah tampak serius mendengar penjelasan Kasidatum Kejari Merauke, A. Luga Harlianto, SH, M.Hum

 

 

 

\ASMAT - Para Pejabat Pengelola Teknis Keuangan (PPTK) dan Bendahara untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus selalu berkoordinasi dengan pihak inspektorat.  Itu strategi sebelum Inspektorat turun menyelidiki setiap temuan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

 

“Saya sarankan setiap PPTK dan bendahara diminta ataupun tidak diminta selalu berkoordinasi dengan inspektorat. Apa bila ada temuan dalam kasus pengelolaan keuangan daerah. Apakah itu pengadaan barang dan jasa maupun proyek fisik, itu satu strategi menghindari berhubungan dengan pihak lain,” kata Kasidatum, Kejaksaan Negeri Merauke, A. Luga Harlianto dalam sosialisasi pemulihan keuangan daerah kerja sama Kejaksaan Negeri Merauke dengan Pemda Kabupaten Asmat, di Aula Widyata Mandala, Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat yang berlangsung selama dua hari, Rabu (8-2) lalu.

 

Prosedurnya inspektorat menyelidiki setiap temuan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ataupun proyek fisik sebelum dilayangkan kepada pihak terkait, yaitu Kejaksaan Negeri. Inspektorat terlebih dahulu menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan tertinggi  setuju atau tidak ditindaklanjuti.  Disini, PPTK dan Bendahara membutuhkan kejujuran untuk menyampaikan kepada inspektorat setiap kasus yang diduga berpotensi keluar dari aturan dan mekanisme undang-undang pengelolaan keuangan daerah.

 

“Saya berharap sebelum masalahnya sampai di meja saya untuk memberikan bantuan dan pertimbangan hukum. PPTK dan Bendahara harus jujur dan menyampaikan hal itu kepada Inspektorat,” harapnya menjawab peserta yang mempertanyakan masalah bantuan hukum ketika diduga PPTK dan Bendahara berpotensi salah dalam mengelola keuangan daerah.

 

Peserta mempertanyakan masalah pasal turut serta yang mereka nilai, pasal tersebut  sangat menyesatkan. Menyikapi hal itu, dia menjelaskan dengan memberi contoh pengadaan barang dan konstruksi bangunan. “Saya ambil contoh sederhana. Ada pengadaan barang dan jasa berupa lima buah speadboad melibatkan CV A misalnya. CV A mencairkan dana 30 persen, itu sesuai prosedur. Prosesnya dari sisi administrasi,  semua lengkap setelah diperiksa pengguna anggaran dan PPTK hingga Bendahara mencairkan dana. Ternyata bukan 30 persen yang dicairkan melainkan 100 persen sementara barangnya belum ada. Ketika diselidiki salah satu dari lima buah speadboad sesuai kontrak tidak ada dan empat lainnya ada. Dimana pasal ikut serta itu bisa berlaku, ketika ikut dalam proses pencairan 100 persen. Dalam penyelidikan belium tentu PPTK dan Bendahara kena, karena tergantung hasil penyelidikan. Tetapi ikut memuluskan pencairan 100 persen, PPTK dan Bendahara kena pasal ikut serta,” jelasnya sambil berkata: “Saya apresiasi dengan pertanyaan ini menarik.” (Sapa)

Copyright © 2019 - Pemerintah Kabupaten Asmat