Informasi

Sekda Asmat Sebut Lelang Jabatan Hindari Praktek Korupsi

Sekda Asmat Sebut Lelang Jabatan Hindari Praktek Korupsi

 


Bartholomeus Bokoropces, S.Sos, M.Ec.Dev

 

ASMAT - Proses penempatan jabatan dengan pendekatan lelang terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama (JPTP) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Asmat itu, dasarnya mengaplikasikan amanat Undang-Undang ASN, menciptakan clean goverment.  Dan diharapkan muara akhirnya bisa menghindari praktek kolusi, nepotisme dan korusi.  

 

“Itu dasar pertimbangan Bupati dan Wakil Bupati menyarankan saya selaku Ketua Pansel untuk menempatkan setiap pejabat menduduki JPTP atau Esalaon II. Setiap pejabat memperolehnya dari aturan yang ada dan tahapan seleksi ketat. Sehingga pejabat yang bersangkutan menentukan sendiri menduduki  jabatan yang dilamarnya, bukan siapa-siapa,” kata Ketua Panitia Seleksi (Pansel) lelang terbuka JPTP yang juga Sekda Kabupaten Asmat, Bartholomeus Bokoropces, S.Sos, M.Ec.Dev  kepada media ini,  usai ia melakukan test  wawancara peserta test di Kantor Badan Kepegawain Daerah Asmat, Jum,at (10/2).

 

Mengacu pada Undang-Undang ASN itu, dikatakanya formasi penempatan JPTP tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Komisi ASN di Pusat. Sehingga, Bupati dan Wakil Bupati menindaklanjutinya dengan membentuk Pansel. Pansel diharapkan bisa menyeleksi secara ketat sesuai dengan roh dari undang-undang ASN itu sendiri.  Sebab roh dari Undang-Undang ASN mengisyaratkan setiap pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan melamar menduduki jabatan yang dilamar. Prosedurnya berawal dari proses seleksi administrasi, test psikologi dan terakhir test membuat makalah dan wawancara. 

 

“Test  terakhir sudah selesai. Pansel tinggal merekap hasilnya. Hasil akhir dari setiap pejabat itu akan dikonsultasi dengan bupati berdasarkan hasil test masing-masing pejabat itu. Lalu, Pansel membawa hasil itu ke Jakarta untuk mendapat rekomendasi dari Komisi ASN Depdagri sebelum mereka dilantik oleh bupati.,” ujarnya.

 

Ia menyebutkan proses lelang jabatan secara terbuka ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi setiap pejabat. Karena, ketika yang bersangkutan tidak lolos tahap keberikutnya. Ia menyadari hasilnya.  Prinsip bahwa  dia sendiri yang menentukan hasilnya. “Ini juga yang diharapkan bupati kepada Pansel. Sehingga hasilnya bisa menepis berbagai suara miring  yang mengarah kepada Pansel dan Bupati serta Wakil Bupati. Dan muara akhir dari proses seleksi ketat ini untuk menghindari setiap pejabat jatuh pada praktek kolusi, nepotisme dan korupsi,” katanya. (Sapa)

 

Copyright © 2017 - Pemerintah Kabupaten Asmat