ASMAT – Bupati Asmat, Elisa Kambu, S.Sos bersama Setda Kabupaten Asmat, Bartholomeus Bokoropces, S.Sos, M.Ec.Dev mengajak seluruh Pejabat Tinggi Pratama (PTP), Administrator dan Pengawas serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab. Asmat bersepakat bekerja dengan memiliki komitmen tinggi dan kerja professional dalam satu tim yang solit. 

“Saya dan Thom mengajak kita semua bekerja dalam satu tim yang solit. Dan bekerja dengan memiliki komitmen yang tinggi dan profesional, terutama para aparatur yang baru dilantik,  belajar banyak dan membaca aturan untuk mempersiapkan diri bekerja sesuai aturan yang berlaku. Bagi mereka yang menciptakan kerja sendiri dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku diberi sanksi dengan memotong beban kerjanya,” kata Bupati Asmat dalam arahannya dihadapan seluruh PTP, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemda Asmat, di Aula Ja Asamanam Ap Camar, Senin (10/4) sore.

Menurutnya prinsip pembayaran tambahan penghasilan perlu dipahami secara benar  bukan penghasilan tetap,  melainkan beban kerja bersyarat berdasarkan beban kerja atas jabatan, kondisi kerja, tempat kerja dan petunjuk dasarnya sesuai daftar absensi. 

“Saya minta kalau pegawai tidak masuk kerja, jangan marah kalau tidak dibayarkan beban kerjanya oleh masing-masing SKPD berdasarkan aturan pengelolaan keuangan daerah. Ketika dianggarkan sudah jelas ada aturannya yang mengatur. Kecuali tidak dianggarkan, maka tidak perlu ada aturannya. Ini semua harus paham baik-baik. Ingat! Saat ini, BPK RI Perwakilan Propinsi Papua sedang meminta nama-nama pegawai yang tidak aktif bekerja tanpa alasan. Saya minta pimpinan SKPD data pegawai yang bersangkutan disampaikan ke BPK RI dan kepada Bupati melalui Setda,” pintanya.

Pada saat yang sama, Bupati Asmat meminta beberapa hal penting, diantaranya para ASN  ikut aktif membantu Pemerintah mendorong peningkatan Pendapat Asli Daerah (PAD) dengan rajin membayar pajak, retribusi dan menginap di Hotel Asmat Bersinar ketika melakukan perjalanan Dinas. ASN memberikan contoh yang terpuji kepada masyarakat dengan belanja di Pasar Dolog. Sehingga, para pedagang sembilan bahan pokok tidak ada lagi yang berada disekitar jalan Yos Soedarso. “Saya minta Satpol PP kawal khusus soal ini,” ajaknya.

Ia juga mengingatkan para ASN yang belum memiliki NPWP segera mengurus NPWP ke Kantor Pajak Pratama Merauke, karena para pegawai yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan sanksi pemotongan sesuai undang-undang perpajakan. Dan, ia juga secara khusus meminta para pimpinan SKPD melapor LHKPN dan SPT  tahunan sebelum jatuh tempo per 21 April disampaikan secara online melalui E-Filling.

Secara tegas pula, ia mengingatkan para pegawai tidak menjual rumah dinas dan akan dilakukan penertiban secara ulang, terutama rumah-rumah yang sudah berubah bentuk. Ia mencontohkan rumah diperlebarkan dengan menambah bangunan baru berupa kios atau berubah dari type sebelumnya. Maka, rumah-rumah seperti itu diukur ulang dengan pengenaan pajak baru yang disebut PBB-P2.   “Saya harap ini kita sama-sama mengerti dan seharusnya saya tidak perlu sampaikan,” katanya. 

Dia menyinggung pula secara diplomatis soal beban biaya chek up dan biaya berobat. “Saya berharap para ASN, apa bila melaksanakan perjalanan dinas sekaligus melakukan checkup kesehatan dan berobat. Karena kesehatan itu penting dan tidak perlu lagi Pemda dibebankan untuk membiayai checkup dan biaya berobat. Supaya, perhatian Pemda hanya berpusat kepada masyarakat,” tukasnya. 

Sementara, Setda, Bartholomeus Bokoropces, S.Sos, M.Ec.Dev  mengingatkan para ASN  tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat yang membuat Bupati, Wakil Bupati dan Setda pusing. “Saya minta kita tidak memberikan informasi yang membuat beban kerja yang seharusnya tidak perlu. Lalu, etika dalam berpemerintahan dijaga dan dirawat baik. Staf tidak bisa melangkahi Eselon IV, III, dan II lalu nyelonong saja langsung ke Setda misalnya. Saya anggap ini ada sesuatu yang tidak beres,” katanya. (Sapa)