SAPA (ASMAT) — Pemerintah Kabupaten Asmat bakal memberikan bantuan dana hibah sebesar Rp11 miliar lebih kepada semua lembaga keagamaan di Asmat pada tahun ini. Dana tersebut bersumber dari alokasi dana desa (ADD).

Kebijakan pemerintah daerah tersebut untuk mendukung peran lembaga keagamaan dalam rangka membangun masyarakat di kampung-kampung.

Uskup Asmat, Mgr. Aloysius Murwito, OFM., mengatakan, pemerintah daerah setempat memiliki perhatian yang besar terhadap lembaga keagamaan. Ia berharap dukungan pemerintah itu bisa memperlancar pembangunan kemasyarakatan, terutama berkaitan dengan kerohanian.

“Terima kasih kepada pemda yang memiliki perhatian dan memberi kepercayaan kepada lembaga keagamaan dalam upaya mensukseskan pembangunan masyarakat,” kata Mgr. Aloysius Murwito dalam pertemuan lembaga keagamaan bersama Bupati Asmat Elisa Kambu, Rabu (5/7) lalu.

Bupati Elisa Kambu menjelaskan, dana hibah 10 persen dari ADD merupakan kebijakan bupati untuk mendukung lembaga keagamaan yang telah berperan membantu pemerintah daerah. Dana tersebut akan diberikan secara bertahap.

“Kami harapkan nanti dana ini digunakan baik untuk operasional tokoh-tokoh agama maupun untuk membuat program di kampung-kampung,” kata Kambu.

Ia berharap semua kegiatan lembaga keagamaan yang bersumber dari dana hibah itu dapat ditanggungjawabkan dengan baik, sehingga tidak bermasalah di kemudian hari. “10-20 persen untuk operasional tokoh agama. Sisanya untuk kegiatan di kampung. Harus ada bukti dokumentasi dan laporan penggunaannya, supaya ini bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Sementara Kepala BPKAD Kabupaten Asmat, Frans Sinurat mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan peraturan bupati sebagai landasan hukum dari kebijakan tersebut. “Ada dua perbup yang akan kita siapkan. Pertama terkait penetapan lembaga agama yang memperoleh bantuan hibah, dan kedua tentang penetapan alokasi bantuan hibah,” terangnya.

Tahun 2016 lalu, kata Frans, pemerintah daerah setempat menyalurkan bantuan dana hibah kurang lebih Rp9 miliar. Tahun ini akan dialokasikan lagi sekitar Rp11 miliar. “Dana itu 10 persen dari ADD. Karena ini dana APBN, kami minta agar dibuat dokumentasi, bukti dan laporannya dengan baik,” pungkasnya. (Sapa)